Pangkalpinang, SuaraBabelNews.com, —
Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, 14 April 2025.
Kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting oleh Kemendagri bersama seluruh pemerintah daerah ini diikuti dari Smart Room Center (SRC) lantai 2, Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Inspektorat, Kepala Bappeda & Litbang, Kepala Bakeuda, serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
Rakor ini merupakan agenda rutin Kemendagri dalam upaya menekan laju inflasi di daerah dan mengawal kebijakan strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain membahas inflasi, forum juga menyinggung agenda nasional lainnya, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk rencana pembangunan SMA Unggul Garuda Baru.
Rakor dibuka oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, ini mengajak pemerintah daerah untuk aktif mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda.
Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.
Selaku pembicara , Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Sekolah Unggul Garuda, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Baru, serta SMA Unggul Garuda Transformasi.
“Kita fokus pada pembahasan sosialisasi Sekolah Unggul Garuda Baru,” ujar Stella dalam Zoom Meeting.
Dalam lima tahun direncanakan akan dibangun sebanyak 20 SMA Unggul Garuda Baru. Untuk tahun 2025, empat (4) sekolah baru direncanakan dibangun, yang salah satunya di Provinsi Bangka Belitung.
Rakor menggarisbawahi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang salah satunya menitikberatkan pada penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, hingga pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Dalam rakor oni diharapkan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dapat merealisasikan pembangunan ini.
