Pangkalpinang, SuaraBabelNews.com, –
Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMCB) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan kontroversi perhitungan kerugian negara Rp 271 triliun akibat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam penyajian data agar situasi tetap kondusif.
Dalam konferensi pers yang digelar, Senin siang (03/02/2025), di Warung Kopi Kongki, Kurniadi Ramadan selaku Ketua AMCB, kepada sejumlah awak media menyampaikan keprihatinannya atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat kontroversi perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menghebohkan saat ini.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi harus dilakukan secara adil, tanpa kepentingan kelompok tertentu,” kata Dani, demikian akrab disapa.
AMCB juga mendesak DPRD Bangka Belitung membentuk panitia khusus (Pansus) dan Tim Kajian Independen untuk meneliti keabsahan perhitungan tersebut.
“Data valid harus dipublikasikan agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan,” ujar Wantoni, Sekretaris AMCB.
Tak hanya disitu, AMCB juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait untuk mengungkap data perizinan, reklamasi dan pengelolaan tambang PT Timah sejak 2015. Mereka menilai keterbukaan ini krusial dalam mengembalikan kepercayaan investor.
Situasi ekonomi Bangka Belitung yang semakin terpuruk juga menjadi perhatian AMCB. Mereka menyoroti Kabupaten Bangka Tengah yang masuk kategori daerah afirmasi kemiskinan, dengan 12.040 jiwa terdata miskin pada 2024.
“Jangan sampai permasalahan ini memicu konflik sosial seperti peristiwa Oktober Kelabu 2006,” tegas Kurniadi.
AMCB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tidak mencari keuntungan pribadi dalam kasus ini. Masyarakat harus bersatu untuk mencari solusi demi stabilitas ekonomi dan sosial di Provinsi Bangka Belitung yang tercinta ini. Babel harus damai dan kondusif.
