Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Senin 16 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang digelar pemerintah pusat untuk memantau kondisi inflasi di daerah sekaligus memperkuat langkah-langkah pengendalian harga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idulfitri.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasar. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi jaminan produk halal guna meningkatkan perlindungan konsumen serta memperkuat daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perwakilan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang turut mengikuti rapat menyampaikan bahwa kondisi pasokan pangan di wilayah kota hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali.
“Untuk ketersediaan bahan pokok menjelang Idulfitri di Kota Pangkalpinang, hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Pasokan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah kota bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan harga serta distribusi bahan pangan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun gangguan distribusi menjelang hari raya.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan distributor, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga hingga perayaan Idulfitri,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi dapat semakin kuat, sehingga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap terjaga. (Wind)
