Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui peluncuran Program Perlindungan Pekerja Rentan yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit serta program perlindungan bagi pelaku UMKM melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut secara resmi diluncurkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Ballroom Hotel Aston Emidary, Kamis 25 Juni 2026.
Peluncuran program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Babel dalam upaya menekan angka kemiskinan dengan memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah.
“Hari ini, kita tidak hanya meluncurkan sebuah program, tetapi juga menghadirkan harapan bagi 12 ribu pekerja di Bangka Belitung. Mereka adalah petani, pekebun, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang selama ini menggerakkan ekonomi daerah. Sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan mereka bekerja dengan rasa aman dan terlindungi,” ujar Hidayat.
Program tersebut memberikan perlindungan kepada 12.000 penerima manfaat melalui dua skema pembiayaan. Sebanyak 5.000 pekerja rentan memperoleh jaminan yang didanai melalui DBH Sawit, sedangkan 7.000 pelaku UMKM dan pekerja sektor informal lainnya mendapat perlindungan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Gubernur, pelaksanaan program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial.
“Perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pelaku usaha, untuk bersinergi memperluas cakupan perlindungan ini. Kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat terbawah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno, menyampaikan bahwa program tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam aspek pemberdayaan, perlindungan, dan pendidikan guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, serta berkelanjutan.
“Ini adalah upaya BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen kehadiran negara untuk memastikan warga negara, tidak hanya di sektor formal tetapi juga informal, memiliki akses perlindungan jaminan sosial,” ujar Kuncoro.
Ia mengungkapkan, tingkat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah mencapai 25,48 persen. Selama periode Januari hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan 36.593 klaim kepada peserta serta menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 2.102 anak yang orang tuanya mengalami risiko kerja di Bumi Serumpun Sebalai.
Salah seorang penerima manfaat, Misgiyanti (44), mengaku bersyukur atas program yang diinisiasi Pemprov Bangka Belitung bersama BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial yang diterimanya memberikan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan BPJS Ketenagakerjaan atas kartu ini. Saya merasa sangat terbantu. Semoga Bapak Gubernur selalu sehat, serta Provinsi Bangka Belitung dan BPJS Ketenagakerjaan semakin maju dan sukses,” tuturnya penuh syukur.
(Wind)
