Pemerintah Kota PangkalpinangPemkot Pangkalpinang

Kurasi Produk UMKM Bersama Indomaret, Pemkot Pangkalpinang Bidik Pasar Nasional

734
×

Kurasi Produk UMKM Bersama Indomaret, Pemkot Pangkalpinang Bidik Pasar Nasional

Sebarkan artikel ini

Pangkalpinang, Suarababelnews.com –

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Ir. Drs. H. Saparudin, menghadiri kegiatan Fasilitasi Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jaringan gerai ritel modern Indomaret yang berlangsung di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat 20 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperluas akses pemasaran produk UMKM lokal melalui kemitraan dengan jaringan ritel modern. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses kurasi atau penilaian produk agar memenuhi standar dan persyaratan pemasaran di gerai Indomaret, baik di wilayah Pangkalpinang maupun jaringan nasional.

Dalam sambutannya, Saparudin menegaskan pentingnya proses kurasi sebagai langkah untuk memastikan produk UMKM memiliki kualitas, standar harga, kemasan, serta kelayakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar ritel modern.

Menurutnya, produk lokal Pangkalpinang memiliki potensi untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hal tersebut tercermin dari sejumlah produk unggulan daerah yang telah berhasil menembus pasar luar negeri, salah satunya produk kricu yang telah dikirim ke Australia, serta produk UMKM yang mulai memasuki jaringan pemasaran Indomaret.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan pelaku UMKM dalam menjaga kualitas dan konsistensi produk. Pelaku usaha diharapkan tidak mengurangi mutu maupun kualitas bahan baku ketika produk mulai mendapatkan permintaan pasar yang lebih besar.

“Kita ingin produk UMKM ini benar-benar menjaga kualitasnya. Ketika sudah mendapatkan pasar dan permintaan meningkat, jangan sampai kualitas bahan bakunya dikurangi. Konsistensi mutu menjadi hal penting agar produk kita bisa terus diterima oleh konsumen,” ujar Saparudin dalam sambutannya.

Selain persoalan kualitas produk, Saparudin turut menyinggung tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalin kemitraan dengan ritel modern, khususnya terkait mekanisme pembayaran tagihan atau invoice yang memiliki tempo sekitar dua minggu.

Sebagai salah satu upaya mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang membuka peluang pengembangan skema pendanaan melalui supply chain financing atau pembiayaan rantai pasok dengan melibatkan perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Skema ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran arus kas pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan produksi dan distribusi.

Saparudin juga mendorong pengembangan rumah produksi yang memenuhi standar, di antaranya untuk pengolahan produk berbahan dasar ikan dan nanas. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas dan standar produk UMKM secara berkelanjutan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Saparudin menjelaskan bahwa kegiatan kurasi tersebut bertujuan mempersiapkan produk UMKM agar memenuhi standar kualitas dan harga yang dibutuhkan untuk memasuki pasar ritel modern.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin produk-produk UMKM memenuhi standar, baik dari sisi kualitas produk maupun harga, sehingga bisa masuk ke jaringan ritel modern. Tidak hanya di Pangkalpinang, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan secara lebih luas melalui jaringan nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses kurasi dilaksanakan secara bertahap. Sekitar 50 UMKM mengikuti sesi penilaian produk dalam kegiatan tersebut, sementara pelaku usaha lainnya akan mendapatkan kesempatan melalui pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT Indomarco Prismatama dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kegiatan kurasi ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dan inovasi pelaku UMKM sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk memasuki pasar ritel modern.

Proses kurasi dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, termasuk kualitas produk, kemasan, kelengkapan perizinan, serta kesesuaian dengan standar yang ditetapkan jaringan ritel. Melalui mekanisme tersebut, produk-produk unggulan daerah diharapkan dapat memiliki daya saing dan peluang pemasaran yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang turut menekankan pentingnya kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standardisasi produk, pengemasan, dan kelengkapan perizinan.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM yang belum berhasil melewati proses kurasi tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki produknya melalui pendampingan dan pembinaan. Dengan demikian, proses kurasi tidak hanya menjadi penilaian kelayakan, tetapi juga sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas usaha.

Sejumlah tantangan lain, seperti mekanisme pembayaran, distribusi produk antargerai, serta komunikasi antara pelaku UMKM dan pihak ritel modern, juga menjadi perhatian dalam pengembangan kemitraan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 70 pelaku UMKM Kota Pangkalpinang, dengan sekitar 50 UMKM mengikuti sesi kurasi produk. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bertahap untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak pelaku UMKM agar produknya dapat memenuhi standar dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Melalui fasilitasi kemitraan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap semakin banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus jaringan ritel modern, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. (Wind)