Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang, Dr. Erwandy, S.E., M.M., menegaskan bahwa data yang lebih valid mengenai kasus stunting berada pada Dinas Kesehatan.
Sementara itu, DPPPAKB memiliki peran dalam upaya pencegahan dan intervensi terhadap keluarga maupun anak yang masuk kategori berisiko stunting.
Hal tersebut disampaikan Erwandy saat memberikan keterangan dalam kegiatan di Aston Edimary, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Erwandy menjelaskan, upaya yang dilakukan DPPPAKB antara lain melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan kader di tingkat kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” kata Erwandy.
Menurutnya, anak yang masuk dalam kategori berisiko stunting tidak dapat langsung disamakan dengan anak yang telah dinyatakan mengalami stunting.
“Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti dia belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” jelasnya.
Ia menyebut, faktor risiko tersebut dapat dipengaruhi berbagai kondisi, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, asupan gizi hingga faktor kesehatan.
Sementara untuk persoalan teknis kesehatan, termasuk pemeriksaan, penanganan medis dan data kesehatan, pihaknya menyerahkan kepada Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.
“Kalau bantuan seperti pengobatan, makan dan minum yang berkaitan dengan kesehatan, itu dari Dinas Kesehatan. Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan juga berada di ranah kesehatan,” ujarnya.
DPPPAKB, kata Erwandy, terus mendorong upaya pencegahan melalui pendampingan keluarga. Kader di tingkat kelurahan bersama TPK menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi serta melakukan pemantauan terhadap keluarga dan anak yang memiliki faktor risiko.
Selain pendampingan, DPPPAKB juga berharap ke depan dapat memperkuat intervensi melalui dukungan bantuan bagi keluarga berisiko stunting. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” katanya.
Erwandy menambahkan, persoalan stunting tidak dapat dilihat hanya dari satu faktor. Berbagai aspek dapat saling berkaitan, termasuk kondisi kesehatan, pemenuhan gizi, ekonomi keluarga serta faktor lingkungan dan pola pengasuhan.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif orang tua dalam memastikan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak terpenuhi.
“Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” pungkas Erwandy.
(**)
