Dalam pemaparannya, Wakapolresta Pangkalpinang, AKBP Rendra, menegaskan bahwa Pilkada ulang yang hanya berlangsung di dua wilayah (Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka) menjadikan kedua daerah ini sorotan secara nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder untuk mengawal jalannya tahapan Pilkada secara optimal.
“Pilkada ini bukan sesuatu yang baru, tetapi dengan waktu yang terbatas dan kendala anggaran, kita harus lebih siap dari sebelumnya. Soliditas menjadi kunci sukses pelaksanaan,” ujar Rendra.
Ia juga menyinggung tahapan yang sedang berjalan, yaitu proses verifikasi bagi calon perseorangan. Menurutnya, KPU RI telah turun langsung untuk mengawasi tahapan tersebut, yang diperkirakan akan berlanjut hingga pengumuman resmi pada 20 Juni 2025.
“Kita harus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh tahapan tuntas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kota, Mie Go, mengakui bahwa Pilkada ulang ini cukup menantang dengan kondisi keuangan daerah sekarang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap berkomitmen dan wajib untuk menyukseskan Pilkada ulang ini.
“Kita menyadari keterbatasan anggaran, bahkan belanja rutin juga terdampak. Tapi semangat harus tetap tinggi. Ini tanggung jawab bersama untuk menentukan pemimpin definitif Kota Pangkalpinang,” ujar Mie Go.
Mie Go juga menekankan, pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, serta menghindari potensi citra negatif di mata nasional.
“Harapan kita, pelaksanaan Pilkada ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dan masyarakat memperoleh pemimpin yang sah serta mampu membawa kemajuan,” pungkasnya.
Kota Pangkalpinang kini berada pada fase penting untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan. Dengan dukungan seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan partai politik, pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 diharapkan berjalan jujur, adil, dan damai demi mewujudkan stabilitas daerah serta kesejahteraan masyarakat.
