Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan sebanyak 1.165 peserta didik, sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah dan biaya personal pendidikan untuk tahun 2026.
Bantuan ini menyasar empat jenjang pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, hingga pendidikan nonformal kesetaraan.
Adapun rincian penerima terdiri dari 450 peserta didik jenjang SD, 270 dari jenjang SMP, 300 dari jenjang PAUD, serta 145 peserta didik dari pendidikan kesetaraan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu komitmen dan prioritas utama dari jajaran pimpinan daerah yang saat ini telah resmi direalisasikan.
“Alhamdulillah hari ini salah satu program prioritas pimpinan kita, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sudah kita laksanakan. Yaitu realisasi dari pengadaan peralatan sekolah dan bantuan biaya personal berupa tabungan pendidikan,” ujar Darwin saat ditemui pada Sabtu (26/9/2026).
Penyerahan bantuan yang berlangsung di Stadion Depati Amir, Pangkalpinang, tersebut baru dilaksanakan secara simbolis. Darwin menjelaskan, proses pendistribusian selanjutnya akan disalurkan langsung melalui satuan pendidikan (sekolah) masing-masing, dengan memenuhi kelengkapan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Nanti teknisnya diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing, tentunya dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa foto dan kelengkapan-kelengkapan lainnya,” jelasnya.
Proses penetapan penerima telah melalui tahapan pendataan dan verifikasi yang ketat, selama kurang lebih tiga bulan sebelum penyaluran. Data awal dihimpun dari usulan masing-masing sekolah, kemudian disesuaikan dengan kuota yang tersedia, lalu diverifikasi secara berjenjang oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sebelum disahkan melalui Surat Keputusan (SK).
“Jadi dari sekolah mengirimkan ke kita, kemudian kita jumlahkan berdasarkan kuota penetapan, lalu kita verifikasi di sekolah dan dilanjutkan verifikasi di Dinas Pendidikan. Setelah sesuai dengan kuota dan jumlah yang ditetapkan, baru kita buatkan SK-nya,” tambahnya.
Terkait dengan kriteria penetapan sasaran, Darwin mengungkapkan bahwa awalnya Pemkot Pangkalpinang mengacu pada kategori desil 1 sampai 4. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala karena mayoritas peserta didik pada kategori tersebut telah mendapatkan bantuan dari program pemerintah lainnya.
Guna memastikan penyaluran bantuan berjalan adil dan tepat sasaran, regulasi penentuan penerima disesuaikan dengan mengacu pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Di desil itu kita agak kesulitan karena rata-rata sudah menerima bantuan lain. Maka kita ubah regulasinya menjadi berbasis Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Langkah ini diambil untuk menyisir peserta didik yang belum pernah mendapatkan bantuan pendidikan sebelumnya agar tercipta keadilan,” pungkas Darwin.
(B2N)













