Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Wali Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, pada Senin 30 Maret 2026. Penyampaian tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada DPRD serta masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
“Laporan ini mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 sekaligus bentuk keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan mendukung jalannya pembangunan di Kota Pangkalpinang.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar pasca perubahan anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan capaian 107,89 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun. Untuk pembiayaan, pemerintah daerah mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tanpa adanya penyertaan modal.
Pada sektor pelayanan dasar, alokasi anggaran mencapai Rp587,36 miliar dengan tingkat realisasi 91,41 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan pembangunan serta rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah, sekaligus menyalurkan bantuan perlengkapan dan biaya pendidikan kepada ratusan siswa. Sementara di sektor kesehatan, pengembangan fasilitas RSUD Depati Hamzah terus dilakukan, termasuk penambahan ruang rawat inap dan laboratorium.
Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Pangkalpinang pada 2025 juga hampir menyeluruh, yakni mencapai 99,86 persen, yang menunjukkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat semakin luas.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta pengembangan jaringan air bersih di beberapa wilayah. Di bidang perumahan, sebanyak 61 unit rumah tidak layak huni telah berhasil ditangani sepanjang tahun.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 5,73 persen. Berbagai program seperti job fair, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi turut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Namun demikian, realisasi investasi mengalami penurunan menjadi Rp2,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan daya tarik investasi di Pangkalpinang.
Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk pada 2025 tercatat sebanyak 247.419 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,12 persen. Seiring pertumbuhan tersebut, persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama yang terus ditangani melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga mencatat berbagai capaian, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penghargaan keterbukaan informasi publik, serta sejumlah prestasi di bidang ekonomi dan pelayanan publik.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, ia menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat sinergi ke depan.
“Capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kolaborasi ini harus terus ditingkatkan demi mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang,” tutupnya.
(Wind)
