Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang menyiapkan 192 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door dengan menjangkau seluruh bangunan, rumah tangga, dan unit usaha di wilayah Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, menjelaskan bahwa dari total 192 petugas yang diterjunkan, sebanyak 190 orang merupakan petugas mitra, sedangkan dua lainnya merupakan pengawas dari BPS. Petugas tersebut terdiri atas 168 petugas pendataan lapangan dan 24 petugas pemeriksaan lapangan.
“Untuk petugas ada 190 mitra dan dua orang pengawas dari BPS, jadi total 192 petugas,” ujar Dewi usai pengukuhan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis 11 Juni 2026.
Menurutnya, sensus kali ini tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menghimpun informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh warga Kota Pangkalpinang akan menjadi bagian dari proses pendataan.
“Selain pelaku usaha, nanti juga akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi seluruh masyarakat akan dikunjungi petugas,” katanya.
Dewi menjelaskan, pendataan mencakup seluruh sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, industri, hingga jasa. Untuk mendukung kelancaran proses di lapangan, setiap petugas telah dibekali data administrasi awal (pre-list) yang dapat diakses melalui telepon genggam.
Melalui data tersebut, petugas akan melakukan verifikasi terhadap nama kepala keluarga maupun anggota keluarga yang telah tercantum dalam daftar. Apabila data sesuai, proses pendataan akan dilanjutkan menggunakan daftar yang telah tersedia.
BPS menargetkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu mencapai cakupan pendataan hingga 100 persen. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaring berbagai aktivitas ekonomi yang selama ini belum terdata secara optimal, termasuk usaha-usaha berbasis digital.
“Jika ada beberapa yang di luar pre-list, kita bisa mendapatkan kegiatan usaha yang biasanya tidak terlihat, seperti produk digital dan influencer, berdasarkan pengakuan responden,” jelas Dewi.
Menurutnya, keberadaan data tersebut akan memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas informasi ekonomi yang dihasilkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Meski demikian, Dewi mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menerima kedatangan petugas serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
“Untuk tantangan biasanya masyarakat kurang yakin bahwa ini ada kegiatannya,” ujarnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Kota Pangkalpinang menggandeng Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga perangkat RT dan lingkungan setempat untuk membantu menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat, sehingga proses pendataan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. (Wind)
