Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pada Senin 16 Maret 2026 Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 hingga Februari di Ruang Rapat Bapperida. Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Pangkalpinang bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kota Pangkalpinang.
Rapat ini bertujuan untuk meninjau progres pelaksanaan program pembangunan serta realisasi penyerapan anggaran oleh masing-masing OPD. Pemerintah kota menilai percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun menjadi hal penting agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang menyoroti masih rendahnya serapan anggaran hingga akhir Februari 2026. Berdasarkan data rekapitulasi, dari total pagu APBD sebesar Rp849,05 miliar, realisasi keuangan baru mencapai Rp72,5 miliar atau sekitar 8,54 persen. Sementara realisasi fisik tercatat 12,13 persen dengan capaian kinerja sebesar 21,06 persen.
“Jika kegiatan sudah siap dilaksanakan, jangan ditunda. Kita ingin progres sudah terlihat sejak awal tahun,” tegas Wali Kota.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memantau ketat realisasi anggaran daerah setiap triwulan. Target realisasi pada triwulan pertama diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 25 persen.
“Pusat akan melihat realisasi per triwulan. Jika tidak mencapai porsi yang ditentukan, maka usulan anggaran kita ke pemerintah pusat bisa saja tidak dikabulkan,” ujarnya.
Karena itu, Wali Kota meminta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan tertulis apabila terdapat kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, rapat tersebut juga membahas upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Pemerintah kota meminta OPD terkait untuk memaksimalkan potensi pendapatan agar target APBD tetap tercapai.
Wali Kota juga menyinggung sejumlah persoalan pengelolaan aset daerah yang masih perlu dibenahi, termasuk terkait sewa lahan dan proses sertifikasi aset milik pemerintah kota.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja sehingga realisasi anggaran serta pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (Wind)
