Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah minggu keempat April 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (27/4/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, dukungan terhadap program tiga juta rumah, hingga penyelenggaraan jaminan produk halal.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring itu, Pemkot Pangkalpinang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Rico Ariputra, bersama sejumlah pejabat terkait. Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menyoroti masih terjadinya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan beras. Ia menilai alasan gangguan distribusi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi seharusnya dapat diantisipasi melalui penguatan stok serta langkah mitigasi oleh pemerintah daerah.
“Penyebab kenaikan harga ini selalu dengan alasan klasik karena terganggunya distribusi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Seharusnya kendala seperti ini sudah dapat kita antisipasi, seperti memperbanyak stok,” tegas Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Rico Ariputra menyampaikan bahwa secara umum inflasi di Kota Pangkalpinang masih terjaga, meskipun beberapa komoditas strategis tetap menjadi perhatian, khususnya cabai dan bawang yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam rakor turut dibahas tekanan harga pada sejumlah komoditas, termasuk yang menggunakan kemasan plastik seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Kenaikan harga plastik kemasan disebut turut memengaruhi harga jual, sehingga pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait berupaya melakukan intervensi untuk menekan dampaknya.
“Untuk Kota Pangkalpinang masih cukup terjaga dari sisi inflasi dan stabilitas harga, namun memang beberapa komoditas menjadi perhatian seperti cabai dan bawang karena kita mengandalkan pasokan dari luar,” ujar Rico.
Selain isu inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah. Rico menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang telah melaksanakan program tersebut sejak 2024 melalui pendataan dan pemetaan calon penerima manfaat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni.
“Program tiga juta rumah melalui dinas permukiman saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat dengan kriteria pendapatan minimal dan benar-benar belum memiliki rumah yang layak,” jelasnya.
Sementara itu, terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, Rico menyebutkan program tersebut juga telah berjalan di Pangkalpinang dengan leading sector Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Melalui rakor ini, Pemkot Pangkalpinang berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, mendukung program strategis nasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Wind)
