Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola pertambangan yang berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Rapat Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Barat di Ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kamis 16 Juli 2026.
Seminar yang digelar pada 16–18 Juli 2026 itu mengusung tema “Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi.” Kegiatan tersebut dihadiri para dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Sinergi Hukum dan Inovasi Akademik dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi dalam Perspektif Pembangunan Kota Pangkalpinang,” Juhaini menjelaskan bahwa meskipun Pangkalpinang merupakan daerah berstatus zero tambang, aktivitas pertambangan di wilayah sekitarnya tetap memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi maupun lingkungan kota.
“Pangkalpinang memang zero tambang. Namun aktivitas ekonomi di sekitar wilayah Pangkalpinang tetap berpengaruh terhadap struktur ekonomi kota. Karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak agar pembangunan tetap berkelanjutan,” ujar Juhaini.
Selain membahas aspek ekonomi, ia juga menyinggung kondisi geografis Pangkalpinang yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Indeks kerentanan bencana Pangkalpinang saat ini berada di angka 0,28 atau masih tergolong rendah. Tetapi kondisi wilayah yang berbentuk cekung menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusi melalui mitigasi yang tepat,” katanya.
Menurut Juhaini, seminar nasional tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola lingkungan dan pertambangan di tengah proses transisi energi yang sedang berlangsung.
“Keberlanjutan bukan hanya tentang daerah yang memiliki sumber daya alam, melainkan bagaimana setiap daerah mengambil tanggung jawab menjaga keseimbangan. Pangkalpinang ingin menunjukkan kepemimpinan sebagai kota yang membangun tata kelola yang cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Seminar nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof. Ibrahim. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UBB sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan BKS Dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat.
Ibrahim mengungkapkan bahwa pertemuan tahun ini mencatat tingkat partisipasi tertinggi dengan kehadiran hampir seluruh anggota BKS PTN Wilayah Barat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai persoalan kelembagaan, pengembangan pendidikan hukum, hingga memperkuat kolaborasi akademik.
“Yang paling penting dari forum ini adalah bagaimana para dekan dan akademisi, dapat mendiskusikan persoalan-persoalan bersama serta melahirkan terobosan yang bermanfaat, bagi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia,” ujar Ibrahim.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku hasil kolaborasi para dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat yang dinilai sebagai tradisi akademik yang penting untuk terus dipertahankan.
Selain mengangkat isu penegakan hukum lingkungan dan tata kelola pertambangan berkelanjutan, seminar nasional tersebut juga menjadi wadah bertukar gagasan mengenai tantangan transisi energi, penguatan kelembagaan fakultas hukum, serta peningkatan kerja sama antarkampus di wilayah barat Indonesia. (Wind)
