Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang memastikan kondisi ekonomi ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tetap stabil. Berdasarkan rilis resmi yang disampaikan pada Senin (4/5/2026), inflasi di Pangkalpinang pada April 2026 tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan (month-to-month) dan 0,79 persen secara tahunan (year-on-year).
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengungkapkan bahwa meski seluruh indikator mencatatkan inflasi, angka tersebut masih dalam batas yang terkendali.
“Secara month-to-month berada di angka 0,23 persen dan year-on-year sebesar 0,79 persen. Meski semua sektor mengalami inflasi, namun secara umum, khususnya untuk tahunan, posisinya masih relatif rendah yakni di bawah 1 persen,” ujar Dewi di Kantor BPS Pangkalpinang.
Lebih lanjut, Dewi memaparkan sejumlah komoditas yang menjadi pendorong utama kenaikan harga. Untuk inflasi bulanan, angkutan udara, sawi, dan emas perhiasan menjadi penyumbang dominan. Sementara itu, untuk skala tahunan, harga daging ayam ras dan angkutan udara tercatat paling berpengaruh terhadap laju inflasi.
Menanggapi data tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang hadir mewakili Wali Kota, menekankan peran krusial data BPS bagi pemerintah daerah. Ia menilai data tersebut adalah refleksi objektif dari dinamika masyarakat yang harus dioptimalkan dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Data ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kondisi di lapangan. Harapan kami, informasi ini menjadi acuan strategis bagi semua pihak untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Pangkalpinang,” tegas Juhaini.
BPS Segera Jalankan Sensus Ekonomi 2026
Dalam pertemuan tersebut, Dewi Savitri juga memberikan kabar penting terkait agenda strategis BPS, yakni pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Program yang digulirkan setiap satu dekade ini akan hadir dengan cakupan yang lebih luas.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, kali ini BPS tidak hanya fokus mendata para pelaku usaha, tetapi juga memotret kondisi sosial ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Proses pendataan akan dilakukan secara door-to-door oleh petugas di lapangan.
“Hasil sensus ini akan menjadi rujukan vital bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai perkembangan aktivitas ekonomi kita selama sepuluh tahun terakhir,” tutup Dewi.
(Wind)
