Pangkalpinang, Suarababelnews.com –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang resmi mengukuhkan 192 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis 11 Juni 2026.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, yang sekaligus mendeklarasikan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang. Dari total petugas yang dikukuhkan, sebanyak 168 orang bertugas sebagai petugas pendataan lapangan, sedangkan 24 orang lainnya merupakan petugas pemeriksaan lapangan.
Dalam sambutannya, Saparudin menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada kualitas kerja para petugas di lapangan. Menurutnya, data statistik ekonomi yang akurat akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, evaluasi, serta perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia juga menyampaikan kepercayaan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari para responden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan amanah sekaligus kehormatan, untuk ikut berpartisipasi dalam menyediakan data statistik ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi bangsa,” ujar Saparudin.
Selain itu, Wali Kota mengingatkan seluruh petugas untuk melaksanakan proses pendataan secara jujur, objektif, dan akuntabel. Mereka juga diminta menjaga nama baik Badan Pusat Statistik maupun Pemerintah Kota Pangkalpinang, menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama pelaksanaan sensus, serta menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan.
Sensus Ekonomi 2026 mengangkat tema “Meningkatkan Ekonomi Indonesia, Mewujudkan Pangkalpinang Smart.” Melalui pelaksanaan sensus tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh data ekonomi yang komprehensif dan akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Wind)
